11 November 2015

Sistem Pemilu (Kajian Sistem Pemilu Ideal dalam Penyederhanaan Partai)

,



DAFTAR ISI











KATA PENGANTAR




Penulis memanjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah dengan judul: “Sistem Pemilu di Indonesia” ini dengan baik.
Penulisan makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam ujian tengan semester mata kuliah Politik Hukum. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan makalah ini, baik bantuan yang berupa bimbingan, semangat, dan penyampaian berbagai informasi sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap makalah ini mampu memberikan manfaat kepada semua pihak. Terima kasih.



Jakarta ,     November 2015
Tim Penulis













BAB I

PENDAHULUAN




1.1.   Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi dan menjadi sarana untuk memilih wakil rakyat yang nantinya apabila terpilih diharapkan dapat mensejahterakan rakyat. Tata cara penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut ditiap-tiap negara didunia berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara yang bersangkutan. Di Indonesia pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan menggunakan sistem pemilihan proporsional.
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota parlemen, yaitu DPR, DPRD dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004.
Peserta pemilu adalah partai-partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sejak pertama kali diselenggarakannya pemilu, Indonesia selalu menggunakan sistem multi partai. Dalam setiap penyelenggaran pemilu di Indonesia dengan asas luber jurdil yaitu asas dari penyelenggaran pemilu di Indonesia. Kepanjangan luber jurdil itu sendiri adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Ide untuk menyederhanakan partai bukan hanya terjadi semenjak reformasi bergulir, pada pemilu tahun 1977 Soeharto menyederhanakan banyaknya partai menjadi tiga saja, yakni Golkar, PPP dan PDI. Namun model yang digunakan oleh Soeharto tidak mencerminkan sikap yang demokratis.
Untuk membatasi banyaknya partai politik, sudah banyak cara yang digunakan seperti electoral threshold  dan parliamentary threshold. Namun berbagai model yang digunakan ternyata belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam makalah ini penulis akan ikut memberikan pandangan terkait model penyederhanaan partai di Indonesia dengan tujuan menguatkan system presidensil. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menulis makalah ini, selain sebagai pemenuhan tugas mata kuliah politik hukum.

1.2.   Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan dengan maksud untuk mengungkapkan ide-ide pokok pikiran secara jelas dan sistematis mengenai hakikat dari suatu masalah yang ada sehingga lebih mudah dalam memahaminya. Untuk itu penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1.      Bagaimana model system pemilu yang selama ini digunakan di Indonesia?
2.      Bagaimana perbandingan pemilu pada era reformasi?
3.      Bagaimana perjalanan sistem pemilu di Indonesia?
4.      Bagaimana model yang ideal untuk menyederhanakan partai di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN




2.1.   Berbagai Sistem Pemilu

            Polarisasi partai politik sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem pemilunya, ada dua sistem pemilihan umum, yaitu: perwakilan distrik/mayoritas  (single  member  constituency) dan sistem perwakilan berimbang (proportional representation)[1].
1)      Sistem Distrik
Sistim ini merupakan sistim pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara diabagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam system ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang endukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain[2].
Beberapa keunggulan dari sistim distrik[3]:
a.       Sistim ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan dapat mendorong parpol menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
b.      Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan. Di Amerika dan Inggris system ini telah menunjang bertahanya system dwi partai.
c.       Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubunganya dengan konstituen lebih erat dan orang yang tekah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
d.      Bagi partai besar, system ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga partai pemenang dapat mengendalikan parlemen
e.       Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi 
System distrik memang akan mengarahkan penyederhanaan partai secara alami, namun system ini juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya sebagai berikut:
a.       Kurang memperhatkan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas
b.      Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suarau yang telah mendukungnya
c.       System distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.
2)      Sistem Proporsional
Dalam sistim ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistim ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara[4]. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.
Kelebihan/keuntungan sistem proporsional:
a.       System proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengn jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu
b.      Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen
Kelemahan/kerugian sistem proporsional:
a.       Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tapai cenderung mempertjam perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertembahnya jumlah partai
b.      Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon[5].
c.       Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatau partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih)[6]
Sistim proporsional ada dua, yaitu sistim daftar tertutup dan terbuka. Dalam sistim daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan dalam sistim daftar terbuka, selain memilih gambar paropol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut.

3)      Gabungan system distrik dan system proporsional
Karena dari kedua system di atas mempunyai kelebihan dan kekuarangan masing-masing, maka beberapa Negara mencoba untuk menggabungkan kedua system tersebut. Jerman adalah salah satu contoh Negara yang berhasil menerapkan gabungan kedua system ini, di Jerman setengah dari parlemen dipilih dengan system distrik dan setengahnya lagi dengan system proporsional. Setiap pemilih mempunyai dua suara; pemilih memilih calon atas dasar system distrik (sebagai suara perama) dan pemilih juga memilih partai dengan dasar system proporsional (sebagai suara kedua). Di jerman juga diterapkan model parliamentary threshold sebagaimana yang kita kenal sekarang. Di sana, sebuah partai akan mempunyai kursi di parlemen jika meraih minimal 5% dari jumlah suara sah secara nasional atau memenagnkan setidaknya 3% distrik pemilihan[7].

2.2.   Perbandingan dan Dampak Negatif pada Pemilu-Pemilu Era Reformasi

     Sejak kemerdekaan hingga tahun 2009 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum, yaitu 1945,1971,1977,1982,1992,1997,1999,2004 dan 2009 dan 2014 pada 9 April 2014 lalu. Akan tetapi pemilihan pada tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang dianggap istimewa karena ditengah suasana kemerdekaan yang masih tidak stabil Indonesia melakukan pemilu, bahkan dunia internasional memuji pemilu pada tahun tersebut. Pemilihan umum berlangsung dengan terbuka, jujur dan fair, meski belum ada sarana komunikasi secanggih pada saat ini ataupun jaringan kerja KPU.
     Dapat digambarkan pada tabel dibawah ini tentang pelaksanaan pemilu pada masa setelah reformasi, antara lain sebagai berikut:
No
Aspek
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Pemilu 2014
1
Penyelenggaraan Pemilu
KPU : perwakilan Pemerintah, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta anggota independen.
KPU: anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.
KPU: anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.
KPU:
anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.
2
Sistem Pemilihan
Sistem proporsional dengan daftar calon tertutup
Sistem proporsional daftar calon terbuka

Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka

3
Daerah pemilihan

Wilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota)

-      Penetapan dapil oleh KPU
-      Dapil DPR : provinsi atau bagian-bagian provinsi
-      Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota
-      Dapil DPRD Kabupaten/Kota: kecamatan.
-      Penetapan dapil DPR RI oleh DPR RI  (dlm UU)
-      Dapil DPR: provinsi atau bagian-bagian dari provinsi
-      Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota
-      Dapil DPRD Kab./Kota: kecamatan.
-      Penetapan dapil DPR RI oleh anggota DPR RI (dalam UU Pemilu)
-      Dapil DPR adalah provinsi atau bagian-bagiannya
-      Dapil DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota
-      Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan.
4
Cara pemberian suara
Mencoblos lambang partai

Mencoblos nama dan / atau lambang partai

Memberi tanda satu kali pada nama partai atau lambang partai atau nama calon
Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama caleg
5
Penghitungan Suara
-      Hasil di TPS
-      Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota,  KPU Provinsi dan KPU Nasional
-      Stembus Accord (penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi).
-      Hasil di TPS
-      Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional kursi)
-      Hasil di TPS
-      Agregasi di PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional
-      Penerapan 2,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi)
-      Hasil di TPS
-      Agregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional
-      Penerapan 3,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi)

6
Pembagian Kursi
3-12 kursi per dapil

3-12 kursi per dapil

-      3-10 kursi per dapil untuk DPR
-      3-12 kursi per dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota

-      3-10 kursi per dapil DPR
-      3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota
7
Penentuan Caleg terpilih
Nomor urut

Memenuhi 100% BPP atau nomor urut

Memenuhi 30% BPP atau nomor urut 
(Setelah Putusan MK, berdasarkan suara terbanyak)

-          Caleg dengan suara terbanyak
-          Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya

    
Selain itu, pelaksanaan pemilu langsung di Indonesia ternyata menimbulkan dampak negatif antara lain sebagai berikut:     
1.      Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan para politisi baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Hal ini sangat berkaitan dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang membutuhkan biaya sangat besar sehingga begitu terpilih dan berkuasa terjebak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai perbuatan tercela lainnya. Biaya politik yan besar membuat para politisi hanya memikirkan untuk mengembalikan modal, membayar hutang para sponsor dan menyetor partai politik.[8]

2.3.   Perjalanan Sistem Pemilu di Indonesia

Sejak dulu sampai sekarang Indonesia tidak pernah berhenti mencari system pemilu yang benar-benar cocok. Namun yang pasti, sejak dahulu sampai sekarang Indonesia selalu menerapkan model proporsional meskipun belakangan ini model proporsional yang berlaku bukan semurni asalnya. Pada tahun 1955 pemilu diadakan dua kali; memilih anggota DPR pada bulan September dan memlih anggota Konstituante pada bulan Desember dengan model proporsional karena pada waktu itu hanya system proporsional yang dikenal di Indonesia. Pemilu tersebut menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, partai yang sangat menonjol adalah Masyumi, PNI, NU dan PKI[9].
Pada tahun 1966 dan 1967 sistem distrik sudah mulai didiskusikan, pada saat itu, system distrik dirasa dapat mengurangi jumlah partai secara alamiah. Namun hasil tersebut ditolak ketika pada tahun 1967 DPR membahas RUU yang terkait dengannya. Sehingga pemilu tahun 1971 masih tetap menggunakan system proporsional dengan beberapa modifikasi. Pertama, setiap daerah tinggakat II/kabupaten dijamin mendapatkan satu kursi di DPR. Kedua, dari 460 anggota DPR, 100 nya diangakat; 75 dari ABRI dan 25 dari Non ABRI yang diangkat dari utusan golongan dan daerah. Pada tahun 1971, pemilu diikuti oleh 10 partai politik[10].
Pada tahun 1973 Soeharto menyuruh agar partai yang ada melakukan fusi, sehingga pada pamilu tahun 1977 anggota pemilu hanya tiga partai, yakni Golkar, PPP dan PDIP. Setelah reformasi bergulir, ada sedikit perbedaan dalam susunan parlemen dan model pemilihanya. DPD dipilih dengan model distrik, sedangkan DPR dan DPRD masih menggunakan system proporsional daftar terbuka. Pada emilu 2004, ada unsure distrik dalam model proprsionalnya, yakni suara perolehan suatu partai sisebuah Dapil yang tidak cukup untuk satu bilangan pembagi pemilih (BPP) tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di Dapil lain[11]. 

2.4.   Analisa dan Alternatif Sistem Pemilu yang Terbaik

Pada pemilu 1999 Indonesia menggunakan sistim proporsional tertutup, tahun 2004 menggunakan sistim proporsional semi terbuka. Dinamakan dengan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut. Tahun 2009 menjadi proporsional daftar terbuka setelah MK mengabulkan judicial review dengan menghapuskan pasal 214 UU No 10 th 2008 yang mengatur penetapan caleg berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30 % dari BPP. Pada tahun 2009 calon dipilih sesuai dengan suara terbanyak sehingga proporsional terbuka benar-benar diterapkan. Sistim proporsional terbuka dapat juga dikatakan sebagai sistim semi distrik, sebab sistim ini mengkombinasikan ciri-ciri atau lebih tepatnya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem distrik dan proporsional, sekaligus menimalisir kekurangan yang ada pada keduanya[12].
Pada pemilu 2004-2014, sisa suara yang terdapat dalam suatu dapil tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Sisa kursi akan diberikan kepada sisa suara terbanyak namun tidak mencapai BPP. Sebagai contoh, partai A mendapatkan suara 150.000 sedangkan BPPnya 10.000, maka partai tersebut akan mendapatkan 10 kursi. Sedangkan sisa 5000 kursinya tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Jika dalam dapil tersebut sisa suara dari  berbagai partai yang paling banyak adalah 5000 suara, maka sisa kursinya diserahkan kepada partai A.
Mengenai pengaruh dari sistim pemilu dan keberadaan partai, Maurice Duverger berpendapat bahwa sistim distrik cenderung mendorong terbentuknya dua partai, sedangkan sistim proporsional cenderung mendorong terbentuknya sistim multi partai. Sistim proporsional cenderung memperbesar fraksionalisme dan mendorong terbentuknya partai-partai kecil, sehingga ia berkeyakinan kalau sistim proporsional kondusif bagi bekembangnya multi partai[13].
Untuk mengurangi banyaknya partai yang tumbuh dalam system proporsional, Indonesia menerapkan electoral threshold dan parliamentary threshold. Pada pemilu tahun 1999 Indonesia menggunakan electoral threshold  sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 UU No 3 tahun 1999 yang menegaskan bahwa partai politik harus memiliki 2% dari kursi DPR atau 3% kursi DPRD I atau II sekurang-kurangnya di setengah jumlah propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Batas electoral threshold  dalam pemilu 2004 naik lagi menjadi 3% dari kursi DPR dan 4% kursi DPRD yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau kabupaten di Indonesia[14].
Mengenai pembatasan partai politik, dalam UU pemilu 2009 yakni UU No 10 th 2008, ketentuan parliamentary threshold mulai diberlakukan yang diatur dalam pasal 202. Dengan mulai digunakannya parliamentary threshold, maka ketentuan electoral threshold mulai dihilangkan.
Pemilu tahun 2014 diatur dengan UU No 8 th 2012. Dalam UU teresebut, besaran PT yang pada 2009 sebesar 2.5 % dinaikkan menjadi 3.5%, hal ini diharapkan dapat membuat parlemen lebih ramping. Sebagaimana yang ada, partai yang berhasil lolos menjadi peserta pemilu tingkat pusat hanya 12. Yang membedakan pemilu 2014 dan pemilu sebelumnya adalah adanya verifikasi yang ketat bagi semua parpol, baik yang sudah ada di parlemen maupun parpol baru. Pada mulanya ambang batas parliamentary threshold sekaligus akan dijadikan electoral threshold, namun setelah MK mengeluarkan putusan No.52/PUU-X/2012 semua parpol mengkuti tahapan-tahapan verifikasi. Putusan tersebut menguatkan perspektif dalam proses penyederhanaan partai, yakni dengan menghapuskan ketentuan electoral threshold dan diganti dengan parliamentary threshold sekaligus tahapan-tahapan verfikasi bagi semua parpol.
System proporsional terbuka dengan suara terbanyak, peningkatan parliamentary threshold dan semakin ketatnya persyaratan bagi partai untuk mengikuti pemilihan umum memang dirasakan lebih demokratis dibandingkan menggunakan system distrik. Namun hal ini akan berjalan lambat untuk mendapatkan model dwi partai, bahkan mungkin tidak akan benar-benar menghasilkan dua partai. Pilihan system pemilu adalah pilihan yang lebih banyak unsur politiknya dibandingkan unsure akademiknya, berbagai kajian dan usulan tidak akan ada artinya jika tidak didukung kemauan politik, sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 1967.
Mungkin kita perlu mencoba menggunakan system distrik, karena selama Indonesia merdeka kita selalu menggunakan system proporsional dengan berbagai variasi. Pada kenyataanya model tersebut selalu saja menghasilkan banyak partai.






BAB III

PENUTUP




Semenjak awal diadakanya pemilihan umum, Indonesia masih tetap menggunakan system proporsional dengan berbagai tambahan warna distrik, seperti pada tahun 1971 yang menjamin setiap daerah tingkat II mendapatkan jatah 1 kursi di DPR. Pada tahun 2004-2014, hasil suara suatu partai yang tidak mencapai BPP tidak dapat ditambahkan ke Dapil lain. Jika dalam sebuah dapil ada sisa kursi, maka kursi tersebut diserahkan kepada partai yang sisa suaranya terbanyak. Model yang selama ini digunakan ternyata belum bisa efektif menyederhanakan partai yang dapat mengefektifkan pemerintahan presidensiil.
Karena tidak berhasilnya proporsional yang telah digunakan semenjak pemilu pertama, mungkin perlu mencoba hal yang baru yakni menggunakan system distrik dengan berbagai variasi agar tidak terlalu mencederai demokrasi. Model parliamentary threshold dan pengetatan syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu memang sedikit demi sedikit akan menyederhanakan partai, namun perlu standar yang tinggi untuk mendapatkan 2 sampai 3 partai. Standar tinggi parliamentary threshold juga mendapatkan banyak kecaman, partai yang kecil merasa dizalimi dan mengatakan hal ini bertentangan dengan demokrasi. Jika menggunakan system distrik, semua partai akan bisa mengikuti pemilu dan akan berjuang keras agar mereka menjadi partai yang dominan di sebuah distrik. Dengan system ini tidak perlu ada persyaratan ketat untuk sebuah partai yang akan mengikuti pemilu, semuanya akan ditentukan dari kemampuanya menjaring suara di setiap distrik. Dengan beberapa kali pemilu saja system ini akan menghasilkan 2-3 partai yang dominan dan hal ini tentunya akan membuat presidensiil berjalan secara efektif. Partai yang mendapatkan suara di satu-dua distrik atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan suara, hampir dipastikan akan segera bergabung dengan partai yang besar.  
Mengenai dampak negatif adanya pemilu langsung seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dikemukakan beberapa saran/rekomendasi antaralain: Pertama, Organisasi Partai Politik harusnya mementingkan kepentingan rakyat yang sesuai dengan visi dan misi partai politik tersebut. Selain itu Partai Politik harus menjalankan fungsi partai politik melalui pendidikan politik seperti pendidikan politik bersih dsb. Kedua, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kehakiman dan Kejaksaan dsb.


DAFTAR PUSTAKA




A.    Buku dan Jurnal
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2006
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2006
Isra, Saldi, Sembilan Tambah Satu, Kompas, 15 januari 2013.
Yuda AR, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
Pardede, Marulak, Implikasi Sistem Pemilihan Umum, Jakarta: Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014

B.     Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan
UU No 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
UU No 12 th 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
UU No 10 th 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
UU No 8 th 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Putusan Mahkamah Konstitusi No.52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang
Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD

C.    Internet
http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf, akses tanggal 6 November 2015



[1]Jimly, Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2006 ) hlm. 182
[2] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet ke 6, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 462
[3] Ibid., hlm. 466-467
[4] Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm. 183
[5] Hal ini berlaku jika menggunakan system nomor urut, sehingga yang diuntungkan adalah nomor urut yang pertama. Tetapi yang terjadi di Indonesia sekarang menggunakan system terbukan dengan suara terbanyak, sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh.
[6] Miriam Budiardjo, op. cit., hlm. 469
[7] Miriam Budiardjo, op.cit., hlm. 472
[8] Marulak, Pardede, Implikasi Sistem Pemilihan Umum (Jakarta: Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014), hlm.97
[9] Ibid., hlm. 474
[10] Ibid., hlm. 475
[11] Ibid., hlm. 488
[12] Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),  hlm. 107
[13]Ibid. hlm. 106
[14] Pasal 9 UU No 12 th 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
Read more →